Better Way To The Future


    Isi RUU Pornografi

    Share

    Yota V
    Admin's
    Admin's

    Male Number of posts : 107
    Location : Bogor
    Collage * : Your Collage Now
    Registration date : 2008-09-23

    default Isi RUU Pornografi

    Post by Yota V on Wed Oct 15, 2008 7:08 am

    Jakarta - RUU Pornografi yang penuh kontroversi dijadwalkan disahkan DPR
    pada 23 September nanti. Saat ini Panja RUU tersebut tengah melakukan
    uji publik.

    Bagaimana isi RUU tersebut? Berikut rancangannya dan silakan berdiskusi dengan santun:

    RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PORNOGRAFI

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

    1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam
    bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar
    bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk
    pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
    pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual
    dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

    2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang
    disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan
    langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon,
    internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah,
    dan barang cetakan lainnya.

    3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

    4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

    5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden
    Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
    Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
    Republik Indonesia Tahun 1945.

    6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
    perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    Pasal 2
    Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan
    terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian
    hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

    Pasal 3
    Pengaturan pornografi bertujuan:
    a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika,
    berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha
    Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

    b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

    c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
    d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

    BAB II
    LARANGAN DAN PEMBATASAN

    Pasal 4
    (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
    menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,
    menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
    yang memuat:

    e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

    f.kekerasan seksual;

    g.masturbasi atau onani;

    h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

    i.alat kelamin.

    (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

    a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

    b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

    c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

    Pasal 5
    Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

    Pasal 6
    Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
    memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh
    perundang-undangan.

    Pasal 7
    Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

    Pasal 8
    Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

    Pasal 9
    Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

    Pasal 10
    Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam
    pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,
    eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi
    lainnya.

    Pasal 11
    Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai
    objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8,
    Pasal 9, atau Pasal 10.

    Pasal 12
    Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,
    menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk
    atau jasa pornografi.

    Pasal 13
    (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat
    selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan
    pada peraturan perundang-undangan.

    (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara
    khusus.

    Pasal 14
    Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
    a.seni dan budaya;
    b.adat istiadat; dan
    c.ritual tradisional.

    Pasal 15
    Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan,
    penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan
    kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan
    ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB III
    PERLINDUNGAN ANAK

    Pasal 16
    Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

    Pasal 17
    1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,
    keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan,
    pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi
    setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.


    2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial,
    kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    dengan Peraturan Pemerintah.

    BAB IV
    PENCEGAHAN

    Bagian Kesatu
    Peran Pemerintah

    Pasal 18
    Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

    Pasal 19
    Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
    a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk
    pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi
    melalui internet;

    b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

    c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari
    dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan,
    penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

    Pasal 20
    Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

    a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk
    pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi
    melalui internet di wilayahnya;

    b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

    c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
    pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di
    wilayahnya; dan

    d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

    Bagian Kedua
    Peran Serta Masyarakat

    Pasal 21
    Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

    Pasal 22
    (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

    a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

    b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

    c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

    d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

    (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
    dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan.

    Pasal 23
    Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan
    perundang-undangan.

    BAB V
    PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

    Pasal 24
    Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
    pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang
    Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

    Pasal 25
    Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
    Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak
    pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

    a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau
    bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data
    lainnya; dan

    b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

    Pasal 26
    (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses,
    memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam
    fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan
    data elektronik lainnya.

    (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau
    penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau
    membuka data elektronik yang diminta penyidik.

    (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik
    setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau
    berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

    Pasal 27
    Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada
    pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di
    tempat data tersebut didapatkan.

    Pasal 28
    (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

    (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

    (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat
    pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan
    sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi
    data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

    BAB VI
    PEMUSNAHAN

    Pasal 29
    (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

    (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang
    sekurang-kurangnya memuat:
    a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
    b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
    c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
    d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

    Yota V
    Admin's
    Admin's

    Male Number of posts : 107
    Location : Bogor
    Collage * : Your Collage Now
    Registration date : 2008-09-23

    default Re: Isi RUU Pornografi

    Post by Yota V on Wed Oct 15, 2008 7:08 am

    Lanjutannya:

    BAB VII
    KETENTUAN PIDANA

    Pasal 30
    Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
    menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
    memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
    singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana
    denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
    paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

    Pasal 31
    Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
    (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling
    sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
    banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

    Pasal 32
    Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
    (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
    miliar rupiah).

    Pasal 33
    Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,
    memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana
    denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

    Pasal 34
    Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
    (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda
    paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
    banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

    Pasal 35
    Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi
    objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
    tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
    rupiah).

    Pasal 36
    Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang
    mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
    dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
    lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit
    Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
    Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

    Pasal 37
    Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam
    pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan,
    eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi
    lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak
    Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    Pasal 38
    Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama
    dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32,
    Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga)
    dari maksimum ancaman pidananya.

    Pasal 39
    Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,
    menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk
    atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana
    dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6
    (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua
    ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
    (tiga miliar rupiah).

    Pasal 40
    (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama
    suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
    terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

    (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak
    pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan
    kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
    korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

    (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

    (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

    (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus
    korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan
    pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang
    pengadilan.

    (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka
    panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut
    disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat
    pengurus berkantor.

    (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana
    denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana
    denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

    Pasal 41
    Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
    a.pembekuan izin usaha;
    b.pencabutan izin usaha;
    c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
    d.pencabutan status badan hukum.

    BAB VIII
    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 42
    Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu)
    bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri
    atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

    Pasal 43
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
    perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana
    pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
    Undang-Undang ini.

    Pasal 44
    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
    Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
    Indonesia.

    PENJELASAN:

    Pasal 4
    Ayat (1)
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain
    persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang,
    oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

    Huruf b
    Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang
    didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli
    dengan paksaan, pemerkosaan.

    Huruf d
    Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah penampakan
    tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh
    yang tembus pandang.

    Pasal 5
    Yang dimaksud dengan "mengunduh" adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

    Pasal 6
    Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan"
    misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang
    mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan
    atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga
    pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan
    sarana pendidikan lainnya.

    Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau
    menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan
    di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

    Pasal 10
    Yang dimaksud dengan "mempertontonkan diri" adalah perbuatan yang
    dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan
    kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan "pornografi
    lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

    Pasal 13
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

    Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan,
    menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
    memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

    Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

    Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam
    ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini,
    baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan
    konteksnya.

    Ayat (2)
    Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya
    penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan
    yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

    Pasal 14
    Yang dimaksud dengan "materi seksualitas" adalah materi yang tidak
    mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak
    melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang
    menggambarkan lingga dan yoni.

    Pasal 16
    Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh
    pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait
    dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang
    Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

    Pasal 19
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah
    pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

    Pasal 20
    Huruf a
    Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah
    pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

      Current date/time is Sat Dec 10, 2016 12:23 am